Beny Putra Lamangga, Nim : 16020103009, B (2021) NETRALITAS KEPALA DESA TERHADAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE. Skripsi thesis, IAIN KENDARI.
Text
1 COVER.pdf Download (4MB) |
|
Text
2 BAB I.pdf Download (708kB) |
|
Text
3 BAB II.pdf Download (833kB) |
|
Text
4 BAB III.pdf Download (566kB) |
|
Text
5 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (834kB) |
|
Text
6 BAB V.pdf Download (674kB) |
|
Text
7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (676kB) |
|
Text
8 LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Beny Putra Lamangga, Nim : 16020103009, “Netralitas Kepala Desa Terhadap Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe”. Dibimbing oleh Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H. Sebagai Pembimbing 1 dan Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum. Sebagai Pembimbing II. Skripsi ini berjudul “Netralitas Kepala Desa Terhadap Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe”. Dengan sub masalah. 1) Bagaimana Tinjauan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Netralitas Desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. 2) Bagaimana Netralitas Kepala Desa Di Kecamatan Pondidaha Terhadap Pemlihan Umum Tahun 2019. 3) Apakah Dampak Ketidaknetrlaan Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah normative empirik, sumber datanya adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, display data dan verifikasi data serta dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 3 (tiga) desa di kecamatan pondidaha ini, tidak netral dalam pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan pondidaha kabupaten konawe. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti bersama narasumber utama yaitu kepala desa serta adanya pemasangan alat peraga kampanye hasil pendistribusian baliho dari pemerintah kabupaten konawe, juga memberikan tekanan dan arahan serta intimidasi kepada sebagian masyarakat, panitia pemungutan suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Ketidaknetralan kepala desa disebabkan oleh faktor hubungan jabatan, hubungan kekerabatan dan juga hubungan keluarga yang mengharuskan cenderung berpihak dan tidak netral. Tentunya ini menyalahi aturan dalam uu nomor 7 tahun 2017 pasal 280, 281 dan 283 dan uu nomor 6 tahun 2014 pasal 29. Kata Kunci : Netralitas, Kepala Desa, Pemilihan Umum, Presiden
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Netralitas, Kepala Desa, Pemilihan Umum, Presiden |
Uncontrolled Keywords: | Netralitas, Kepala Desa, Pemilihan Umum, Presiden |
Subjects: | Hukum Islam Hukum Ilmu Sosial |
Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi ilmu Tata Negara |
Depositing User: | Andi Nila Nurfadhilah |
Date Deposited: | 22 Nov 2021 02:55 |
Last Modified: | 22 Nov 2021 02:55 |
URI: | http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3193 |
Actions (login required)
View Item |