IMPLEMETASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PADA LINGKUP SEKOLAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN ABUKI KABUPATEN KONAWE)

Dendi Aditia (16020103016), D (2022) IMPLEMETASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PADA LINGKUP SEKOLAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN ABUKI KABUPATEN KONAWE). Skripsi thesis, IAIN KENDARI.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (318kB)
	Text BAB II.pdf Download (394kB)
	Text BAB III.pdf Download (225kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text BAB V.pdf Download (205kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (441kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text BIODATA.pdf Download (203kB)

Abstract

ABSTRAK Dendi Aditia (16020103016) “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Lingkup Sekolah (Studi Kasus Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)”. Dibimbing oleh pembimbing I Aris Nur Qadar Ar-Razak, M.HI,.MH. Tujuan penelitian untuk (1) mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di Sekolah (2) mengetahui dampak terjadinya pungutan liar disekolah, dan (3) mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkup SMA Negeri 1 Abuki. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor munculnya praktik pungutan liar di lingkup sekolah yaitu ada dua faktor diantaranya faktor eksternar yang terdiri dari faktor ekonomi,faktor kekuasaan,dan faktor kebiasaan serta faktor internal yang terdiri dari faktor kurangnya integritas, dan faktor kebutuhan hidup. (2) Dampak yang timbul akibat praktik pungutan liar di sekolah adalah menghambat kelancaran proses pendidikan peserta didik, merugikan peserta didik, dan merusk tatanan/sistem pendidikan di sekolah.. (3) Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di lingkup sekolah khususnya di SMAN 1 Abuki belum dilaksanakan secara optimal di di karenakan belum adanya sosialisasi yang di lakukan oleh satuan Saber Pungli Kab. Konawe di SMAN 1 Abuki dan efeknya adalah sumbangan yang di berkakuakan di SMAN 1 Abuki termaksud dalam Praktik Pungutan Liar sesuai dengan yang di katakan oleh Mastri Susilo, Ketua Ombutsman Sulawesi Tenggara yang mengemukakan tentang jenis-jenis pungutan liar yang sering terjadi di sekolah adalah pembayaran uang komite, pembayaran perbaikan nilai, pembayaran penulisan buku laporan nilai semester, pembayaran penulisan ijazah, iuran kelas, uang les, uang pramuka, uang baju olahraga, uang study tour, dan pungutan uang pembangunan mushollah sekolah. dan masyarakat juga punya peranan besar dalam membantu satuan tugas saber pungli dalam memerangai tindakan-tindakan pungutan liar Kata Kunci: Pungutan Liar, Sekolah vi ABSTRACT Dendi Aditia (16020103016) “Implementation of the 2016 presidential rule on unit Purged of illegal collections within th school circle (case study district Konave)”. Guided by adviser I Aris Nur Qadar Ar-Razak, M.HI,.MH. The aims of the study were to (1) find out what factors influence the occurrence of illegal levies in schools, (2) find out the impact of illegal fees in schools, and (3) find out the implementation of Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Clean Sweeping Unit for Illegal Charges in SMA Negeri 1 Abuki. . The data collection method in this study is divided into two, namely the library research method and the field research method. The data analysis method used is qualitative analysis which consists of stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that (1) The factors for the emergence of illegal levies in the school are two factors including external factors consisting of economic factors, power factors, and habit factors as well as internal factors consisting of lack of integrity, and life necessities. (2) The impact arising from the practice of illegal levies in schools is that it hinders the smooth process of education for students, harms students, and damages the order/system of education in schools. (3) Implementation/implementation of Presidential Regulation No. 87 of 2016 concerning the Sweeping Task Force Clearing Illegal Fees (Satgas Saber Extortion) in schools, especially at SMAN 1 Abuki has not been carried out optimally because there has been no socialization carried out by the Kab. Konawe at SMAN 1 Abuki and its effect is the contribution that is enforced at SMAN 1 Abuki referred to in the practice of illegal levies in accordance with what was said by Mastri Susilo, Chair of the Southeast Sulawesi Ombudsman who stated about the types of illegal levies that often occur in schools, namely payment of money. committee, payment for grade corrections, payment for writing semester grade reports, payment for writing diplomas, class fees, tuition fees, scout fees, sports clothes fees, study tour fees, and fees for building school prayer rooms. and the community also has a big role to play in assisting the saber extortion task force in combating illegal levies Keynote: Illegal Claim, Schools

Actions (login required)

View Item