TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DI POLRES KOTA KENDARI

YUDIN, NIM: 09 020 101 060 (2014) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DI POLRES KOTA KENDARI. Skripsi thesis, IAIN KENDARI.

	Text COVER.doc Download (188kB)
	Text BAB I.doc Download (52kB)
	Text BAB II.doc Download (157kB)
	Text BAB III.doc Download (53kB)
	Text BAB IV.doc Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text BAB V.doc Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.doc Download (44kB)
	Text LAMPIRAN.doc Download (31kB)

Abstract

ABSTRAK YUDIN NIM: 09020101060. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DI POLRES KOTA KENDARI. (Dibimbing oleh Dr. Kamaruddin, S. Ag.,S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ahmadi, S. HI., M.H. sebagai Pembimbing II) Skripsi ini berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap problematika pelaksanaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari dengan pokok permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap problematika pelaksanaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari dan bagaimana problematika pelaksanaan Undang-undang No. 44 Pasal 17-22 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap problematika pelaksanaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari dan untuk menjelaskan mengenai problematika pelaksanaan Undang-undang No. 44 Pasal 17-22 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang berarti meneliti dengan berangkat pada suatu kerangka teori, gagasan para ahli, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh data verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Pengumpulan data dengan menggunakan tekhnik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan analisis dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa a. Problematika pelaksanaan UU No.44 Pasal 17-22 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari adalah tidak cukupnya alat bukti sehingga kasus Pornografi sangat sulit untuk di ungkap dan tidak adanya Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di wilayah Kota Kendari untuk menjelaskan alat bukti kasus Pornografi. b.Tinjauan hukum Islam terhadap problematika pelaksanaan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari adalah tidak dibolehkan karena setiap unsur-unsur yang memuat Pornografi haram hukumnya. Adapun saran saya adalah dalam memberantas kasus pornografi sebaiknya pihak kepolisian di Kota Kendari dapat menjelaskan alat bukti dengan menghadirkan saksi ahli dibidang informasi dan transaksi elektronik sehingga kasus pornografi dapat diatasi selain itu diharapkan kepada seluruh lapisan mulai dari lapisan pemerintah sampai kepada masyarakat bawah agar senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta selalu menumbuhkan kesadaran akan bahaya pornografi yang dimulai dari individu dan lingkungan sekitar sampai kepada lapisan paling atas untuk menjauhi pornografi kapan dan dimanapun serta dalam kondisi apapun.

Actions (login required)

View Item