ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA HARTA BERSAMA PADA PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS 1A

SUDARMIN, NIM. 10020101032 (2014) ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA HARTA BERSAMA PADA PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS 1A. Skripsi thesis, IAIN KENDARI.

	Text COVER.doc Download (40kB)
	Text BAB I.doc Download (125kB)
	Text BAB II.doc Download (129kB)
	Text BAB III.doc Download (86kB)
	Text BAB IV.doc Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text BAB V.doc Download (66kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.doc Download (32kB)

Abstract

ABSTRAK SUDARMIN (NIM : 10020101032). Analisis Pelaksanaan Putusan Sengketa Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A. Dibimbing Oleh Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH dan Bapak Mahrudin, S.Sos., M.SI Penelitian ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Putusan Sengketa Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi sengketa harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. (2) Apakah hambatan-hambatan dalam tata cara pelaksanaan eksekusi sengketa harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. (3) Bagaimanakan solusi yang diberikan apabilah terjadi masalah eksekusi di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Peneliti memberikan gambaran tentang tata cara eksekusi Sengketa Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A . Metode yang digunakan dalam pengunpulan data adalah Wawancara Mendalam dan Pengumpulan Dokumen. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yaitu diproleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa a. Analisis pelaksanaan eksekusi putusan sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A adalah sesuai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. b. Tata cara pelaksanaan eksekusi adalah diawali permohonan pihak yang menang, penaksiran biaya ekssekusi, melaksanakan peringatan (Ann maning) c. Solusi dalam pelaksanaan eksekusi adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan untuk mengetahui syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, petugas eksekusi hendaknya memperlakukan pihak tereksekusi secara manusiawi, perlu adanya kerjasama yang baik Antara instansi terkaitbata, mengedepankan musyawarah untuk perdamaian.

Actions (login required)

View Item