ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A KENDARI (Studi Kasus Penetapan Nomor: 0141 / Pdt.P / 2018 / PA Kendari)

AHMAD FADHIL NUR, NIM. 14020101012 (2018) ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A KENDARI (Studi Kasus Penetapan Nomor: 0141 / Pdt.P / 2018 / PA Kendari). Skripsi thesis, IAIN KENDARI.

Preview	Text COVER.pdf Download (638kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (502kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (561kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (338kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (657kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (538kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nama: Ahmad Fadhil Nur, Nim: 14020101012, Judul Skripsi: Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari. (Studi Kasus Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2018/PA Kdi). Pembimbing I: Kamaruddin S,Ag., S.H., M.H, dan Pembimbing II: Drs. Muh. Idris, MA Penelitian Skripsi ini berjudul “Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari. (Studi Kasus Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2018/PA Kdi)”. Dengan sub masalah, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dan Bagaimana analisis secara yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dan Bagaimana analisis pertimbangan hakim tersebut jika dipandang berdasarkan yuridis dan hukum Islam melalui produk hukumnya yakni fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berjenis kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan narasumber yang terdiri dari hakim, panitera dan kasubag umum Pengadilan Agama Kendari dan menggunakan teknik dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang diberikan oleh panitera Pengadilan Agama Kendari yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang dispensasi nikah. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah didasarkan pada: menghindarkan calon mempelai dari kemudharatan yang besar contohnya melakukan perzinaan, legal standing Pengadilan Agama memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memberikan izin dispensasi nikah sebagaimana termuat dalam Undang-undang Perkawinan, dan mempertimbangkan alasan-alasan yang melatar belakangi adanya keinginan untuk tetap melaksanakan pernikahan misalnya karena faktor kultur budaya. (2) Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dapat dilihat dari adanya relevansi antara pertimbangan tersebut dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2 yang mana hakim diberikan kewenangan untuk memberikan dispensasi dengan syarat calon mempelai telah mendapatkan izin dari walinya. Pertimbangan ini juga tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena anak yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya memang tidak mengatur perkara dispensasi nikah dan juga tidak melarang pernikahan di bawah umur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat 2. Sedangkan, melaui fikih keputusan hakim tidak memiliki andil terhadap hukum perkawinan yang akan dilakukan oleh calon mempelai, hakim hanya sebatas memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai pertimbangannya yang salah satunya berdasarkan kaidah fiqh yakni mengutamakan menghindari kemudharatan yang besar yang mungkin akan timbul jika permohonan tersebut tidak dikabulkan.

Actions (login required)

View Item