PERAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA ULULAKARA KECAMATAN PALANGGA SELATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Tri Anugrah Wati 15030103031, T (2019) PERAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA ULULAKARA KECAMATAN PALANGGA SELATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN. Skripsi thesis, IAN KENDARI.

Preview	Text cover.pdf Download (378kB) | Preview
Preview	Text abstrak.pdf Download (382kB) | Preview
Preview	Text pengesahan.pdf Download (474kB) | Preview
Preview	Text kata pengantar.pdf Download (405kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (383kB) | Preview
Preview	Text bab 1.pdf Download (416kB) | Preview
Preview	Text bab 2.pdf Download (552kB) | Preview
Preview	Text bab 3.pdf Download (400kB) | Preview
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
Preview	Text bab 5.pdf Download (374kB) | Preview
Preview	Text daftar pustaka.pdf Download (385kB) | Preview
Preview	Text lampiran.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK TRI ANUGRAH WATI, NIM. 15030103031. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan” melalui bimbingan Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH., M.H sebagai Pembimbing I dan Drs. Muh Idris MA sebagai Pembimbing II Penelitian ini berawal dari adanya keluhan-keluhan masyarakat setempat bahwa pembangunan di Desa Ululakara tidak berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat di Desa Ululakara pada tahun 2018 telah ditetapkan bersama (kepala Desa, Aparat Desa serta masyarakat ) rencana pembangunan yang akan dibangun adalah bedah rumah, mesjid dan sumur bor tetapi pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan tidak sepenuhnya terlaksana. Yang terlaksana hanya pembangunan sumur bor saja. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimana peran kepala Desa Ululakara terhadap implementasian pembangunan dalam perspektif Hukum Islam dan UU no 6 Tahun 2014, Kedua bagaimana strategi Kepala Desa Ululakara dalam melaksanakan pembangunan Desa, Ketiga bagaimana upaya dalam memaksimalkan pembangunan Desa Ululakara. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan pertama peran Kepala Desa Ululakara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak transfaran serta tidak berkoordinasi baik terhadap masyarakat maupun aparat Desa dalam melasanakan pembangunan terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa, hal tersebut jelas menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam sehingga menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat setempat serta tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (4 ) huruf f Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan Desa secara transfaran. Kedua strategi kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan tidak berjalan efektif dan efisien, perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) Desa belum sepenuhnya dijalankan, kendala yang menjadi faktor terhambatnya pembangunan di Desa Ululakara ialah lemahnya pengawasan BPD terhadap kinerja kepala Desa, tidak transfaran dalam mengelola Anggaran Dana Desa, dominasi kepemimpinan kepala Desa, tidak berkoordinasi dengan bawahannya dan masyarakat. Ketiga upaya untuk memaksimalkan pembangunan Desa Kepala Desa harus transfaran mengelola Anggaran Dana Desa, membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemimpin, perangkat Desa dan masyarakat, pemberdaayan masyarakat Desa Ululakara agar lebih mandiri untuk melaksanakan pembangunan Desa. Kata Kunci : Peran Kepala Desa, UU No 6 Tahun 2014, Hukum Islam

Actions (login required)

View Item