ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) DI BMT AMANAH CABANG KENDARI

Jumatriya. Nim 14020103024, J (2022) ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) DI BMT AMANAH CABANG KENDARI. Skripsi thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1 COVER.pdf Download (2MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (1MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 8 LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Jumatriya. Nim 14020103024. Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Di BMT Amanah Cabang Kendari. Di Bimbing Oleh Bapak Akmal ME Dan Bapak Abdul Wahid Mongkito S. Si., M.EI Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) di BMT Amanah Cabang Kendari, dalam hal kesesuaian pengaturan akad dengan pelaksanaannya di lapangan, selain itu juga mengenai masalah/hambatan dalam melakasanakan akad murabahah pada pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) di BMT Amanah cabang Kendari beserta solusi/upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskritif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka baik berupa buku-buku, peraturan perundang�undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di BMT Amanah Cabang Kendari menggunakan akad murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang dimaksud adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih. Segala hal terkait pedoman pelaksanaan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) tertuang dalam surat perjanjian/akad yang ditandatangani oleh BMT Amanah. Masalah/hambatan yang sering muncul adalah adanya cidera janji. Cidera janji yang dilakukan oleh user pada BMT Amanah cabang Kendari terbilang kecil, cidera janji itu berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam hal keterlambatan pembayaran user dapat dibedakan menjadi dua, yaitu user yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena kondisi di luar kehendak user (force majure) dan user yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Upaya hukum pertama yang dilakukan oleh BMT Amanah cabang Kendari dalam menyelesaikan perselisihan antara BMT Amanah dan user terkait perjanjian khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran adalah dengan jalan perdamaian (shulh/islah). ix ABSTRACT Jumatriya. Nim 14020103024. Analysis of the Implementation of Murabahah Contracts in the Financing of Public Housing Credit (KPR) at BMT Amanah Kendari Branch. Guided by Mr. Akmal ME and Mr. Abdul Wahid Mongkito S. Si., M.EI This study examines and answers the problem of how the implementation of the murabahah contract in financing public housing loans (KPR) at BMT Amanah Kendari Branch, in terms of the suitability of the contract arrangement with its implementation in the field, in addition to the problems/obstacles in implementing the murabahah contract on housing loan financing. people (KPR) at BMT Amanah Kendari branch along with the solutions/completion efforts. This research is an empirical research that is descriptive. The data used in this study include primary and secondary data. Primary data is the main data of this research. While secondary data is used to support primary data. The data collection technique used is through interviews and literature studies in the form of books, laws and regulations, documents, and so on. Data analysis used qualitative data analysis with an interactive model. The implementation of Public Housing Credit (KPR) financing at the BMT Amanah Kendari Branch using a murabahah contract based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah which means selling an item by confirming the purchase price to the buyer and the buyer. pay a higher price. All matters related to the guidelines for the implementation of Public Housing Credit (KPR) financing are contained in a letter of agreement/contract signed by BMT Amanah. The problem/obstacle that often arises is a breach of contract. Defaults committed by users at BMT Amanah Kendari branch are relatively small, the breach of promise is in the form of late payments that are not in accordance with the agreed time, in the case of late payments the user can be divided into two, namely users who are late or do not fulfill their obligations due to conditions in the company. against the will of the user (force majeure) and users who are able but delay payment. The first legal effort made by BMT Amanah Kendari branch in resolving disputes between BMT Amanah and users related to the agreement, especially in the case of late payments, is by way of peace (shulh/islah)

Actions (login required)

View Item