MONEY POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KOLAKA)

MUHAMMAD AMRAN SAID, NIM : 09 02 01 01 022 (2014) MONEY POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KOLAKA). Skripsi thesis, IAIN KENDARI.

	Text COVER.docx Download (52kB)
	Text BAB I.docx Download (48kB)
	Text BAB II.docx Download (86kB)
	Text BAB III.docx Download (33kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text BAB V.docx Download (23kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (21kB)

Abstract

ABSTRAK Muh. Amran Said Nim, 09 02 01 01 022. Money politik ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi kasus proses pemilihan kepala daerah di kab. Kolaka). Dibimbing oleh: Muh. Asrianto Zainal, SH. MH dan Ahmadi, S.HI. MH Money Politik telah menjadi fenomena politik dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap sistem politik khususnya pemilukada di Kab. Kolaka. Praktek Money politik dalam Pemilukada telah merusak aspek kejujuran dan keadilan dalam memilih seorang pemimpin, sehingga instrumen demokrasi tersebut tidak menjamin lahirnya pemimpin yang bersih, amanah dan berkualitas sesuai dengan hukum dan tujuan pendirian daerah. Melalui titik fokus dampak Money politik terhadap hasil pemilukada di Kab. Kolaka dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek Money Politik di Kab. Kolaka, peneliti berusaha mengangkat fakta-fakta yang terjadi dan mendeskripsikannya secara sistematik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus data-data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh baik dari sumber primer maupun skunder. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek Money politik yang terjadi dalam pemilukada Kab. Kolaka berpengaruh secara negatif yakni terjadinya kerusakan mental pemilih melalui jual beli suara sehingga kualitas demokrasi mengalami kehancuran. Fakta-fakta tersebut dikaji dengan pendekatan hukum Islam dan berdasarkan kesesuaian fakta dan dalil-dalil hukum Islam ditemukan bahwa praktek Money politik sangat bertentangan dengan Aqur’an dan hadist. Berdasarkan hal tersebut Money politik seharusnya mendapat pengaturan yang tegas dan memadai, sehingga dapat di atasi dalam pelaksanaan pemilukada.

Actions (login required)

View Item