A B D U L G A N I R U, NIM. 12 02 01 01 028 (2016) ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2016/PN.KDI DAN NOMOR 22/PID.SUS.TPK/2016/PN.KDI DI PENGADILAN TIPIKOR KENDARI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, IAIN KENDARI.
|
Text
COVER.pdf Download (27MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (420kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (527kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (305kB) | Preview |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB) |
||
|
Text
BAB V.pdf Download (287kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (295kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (23MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Abdul Ganiru, “Analisis Putusan Hakim Nomor 21/PID.SUS.TPK/2016/PN.KDI di Pengadilan Tipikor Kendari Dalam Tinjauan Hukum Islam” . Dibimbing Oleh : Muh. Asrianto Zainal, SH., M.Hum. dan Mahruddin, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II. Skripsi ini membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Kendari Dalam Tinjauan Hukum Islam. Adapun Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penegakan hukum kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Kendari. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku korupsi sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penegakan hukum kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Kendari. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data dan verifikasi data. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi didasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum melalui pertimbangan pada musyawarah majelis hakim. Dengan analisis putusan hakim perkara tindak pidana khusus Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi dan 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia sudah sejalan dengan nilainilai penerapan jarimah dalam islam. Dimulai dari pertimbangan putusan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan persidangan sebagai bentuk pembuktian. Kata kunci : Hakim Dalam Penegakan Kasus Korupsi
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Muh. Asrianto Zainal, SH., M.Hum. dan Mahruddin, S.Sos., M.Si. |
Uncontrolled Keywords: | Hakim Dalam Penegakan Kasus Korupsi |
Subjects: | Hukum |
Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Al-ahlus Al-Shakhshiyyah |
Depositing User: | Tilman Syah . |
Date Deposited: | 14 Feb 2018 02:31 |
Last Modified: | 14 Feb 2018 02:31 |
URI: | http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/1077 |
Actions (login required)
View Item |