EKSISTENSI HUKUM POGAGAUA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI DESA LAPANDEWA KECAMATAN LAPANDEWA KABUPATEN BUTON SELATAN

Jumiati. NIM. 18020101033., J (2022) EKSISTENSI HUKUM POGAGAUA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI DESA LAPANDEWA KECAMATAN LAPANDEWA KABUPATEN BUTON SELATAN. Skripsi thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1 COVER.pdf Download (3MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (3MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (3MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (3MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (3MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB)
	Text 8 LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Jumiati. NIM. 18020101033. Eksistensi Hukum Pogagaua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah Mursalah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. Dibimbing oleh: Dr. Kartini, S.Ag., M.HI. dan Dr. H. Ahmad Lc., M.HI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Masyarakat Desa Lapandewa menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Adapun sengketa yang ditangani dengan menggunakan hukum adat Pogagaua dalam bidang hukum perdata yaitu sengketa tanah dan sengketa pernikahan. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada sengketa tanah. Karena datanya lebih mudah di dapat dibandingkan dengan sengketa pernikahan. Dari permasalahan yang ada pengambilan jalan damai lewat Pogagaua adalah suatu kebaikan. Namun dalam pengambilan keputusan tersebut tidak berdasarkan pembagian warisan dalam Islam. Sedangkan masyarakat Lapandewa mayoritas Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Islam memiliki aturan dalam pembagian warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum Pogagaua, mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan hukum Pogagaua perspektif maslahah mursalah dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian hukum di kenal dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Hukum Pogagaua dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa Lapandewa. Dimana tahapan-tahapan pelaksanaannya terdiri dari: 1) Pelaporan pihak bersengketa kepada tokoh adat; 2) Pertemuan di rumah adat; 3) Tanya jawab kepada pihak yang bersengketa; 4) Pengambilan keterangan dari saksi sejarah; 5) Pengambilan putusan ketua adat; dan 6) Pembacaan doa. b. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Lapandewa dilakukan dengan cara mediasi yang disebut dengan Pogagaua. Dimana Pogagaua memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan. c. Hukum Pogagaua dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa jika ditinjau dari hukum Islam yaitu maslahah mursalah merupakan suatu hukum yang boleh dilakukan. Karena membawa maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Pogagaua, Sengketa Tanah, Perspektif Maslahah Mursalah ABSTRACT Jumiati. NIM. 18020101033. The Existence of Pogagaua Law in Resolving Land Disputes from the Perspective of Maslahah Mursalah in Lapandewa village, Lapandewa Subdistrict, Buton South Regency. Supervised by: Dr. Kartini, S.Ag., M.HI. and Dr. H. Ahmad Lc., M.HI. This research is motivated by the Lapandewa Village Community using customary law in resolving disputes that occur. The disputes that are handled using Pogagaua customary law in the field of civil law are land disputes and marriage disputes. However, in this study the researchers only focused on land disputes. Because the data is easier to obtain compared to marriage disputes. From the existing problems taking the peaceful path through Pogagaua is a good thing. However, the decision-making process is not based on the distribution of inheritance in Islam. While the people of Lapandewa are predominantly Muslim. As it is known that Islam has rules in the distribution of inheritance. The purpose of this study was to determine the implementation of Pogagaua law, land dispute resolution mechanisms and Pogagaua law from the perspective of maslahah mursalah in resolving land disputes in Lapandewa Village, Lapandewa District, South Buton Regency. This study used qualitative research methods. Where in legal research is known as empirical legal research. The approach used in this study is acase approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques with data reduction and checking the validity of the findings by triangulation. The results showed that: a. Pogagaua law is implemented in resolving land disputes that occurred in Lapandewa Village. Where the stages of implementation consist of: 1) Reporting the disputing parties to traditional leaders; 2) Meetings in traditional houses; 3) Questions and answers to the disputing parties; 4) Taking information from historical witnesses; 5) Decision making of the customary leader; and 6) Prayer readings. b. The mechanism for resolving land disputes in Lapandewa Village is carried out by means of mediation called Pogagaua. Where Pogagaua has stages of implementation. c. Pogagaua law in resolving land disputes in Lapandewa Village when viewed from Islamic law, namely maslahah mursalah is a law that can be done. Because it brings benefits and does not cause harm to both parties to the dispute. Keywords: Existence, Pogagaua Law, Land Dispute, Maslahah Mursalah

Actions (login required)

View Item