IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KENDARI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MUHAMMAD TAWAKKAL, NIM: 07 020101 007 (2012) IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KENDARI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, IAIN Kendari.

	Text COVER.docx Download (80kB)
	Text BAB I.docx Download (31kB)
	Text BAB II.docx Download (59kB)
	Text BAB III.docx Download (32kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text BAB V.docx Download (17kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (16kB)

Abstract

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara melalui mediasi di pengadilan Agama Kendari dibagi dalam dua fase, yaitu fase sebelum lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan sesudah lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2008. Sebelum lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga Badan Pansehat Perselisihan Perkawinan dan Perceraian (BP4). Mediasi melalui BP4 tersebut dilakukakan sebelum perkara didaftarkan dan dapat dilakukan setelah perkara didaftarkan. Disamping itu upaya mediasi sebelum lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan pula dalam bentuk penunjukkan hakam oleh majelis hakim, dan hakam tersebut berasal dari keluarga kedua belah pihak. Namun setelah lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama Kendari keberhasilan dalam memediasi pihak yang berpekara masih cenderung minim. 2. Faktor- faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kendari digolongkan dalam beberapa faktor utama, yakni faktor budaya, faktor waktu, faktor lingkungan. faktor substansi perkara, faktor struktur hukum. 3. Mediator hakim di Pengadilan Agama Kendari telah berperan sebagai pihak ketiga dalam upaya merukunkan kedua belah pihak. Walaupun demikian peran hakim sebagai mediator tersebut masih sangat kurang sebab umumnya hakim mediator berperan sebagai panasihat dan menceramahi para pihak. Peran utama sebagai mediator masih sangat kurang, pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam menerapkan Pasal 130 HIR banyak bersifat formalitas semata, inilah yang mengakibatkan tingkat keberhasilan perdamaian di Pengadilan sangatlah rendah. Kemandulan peradilan dalam menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan semata karena distorsi pihak advokad atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas dari pada penggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan : keadilan hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian. Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracaradi Pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Dengan berdasar atas peraturan tersebut, maka penerapan peraturan Mahkamah Agung RI ini dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan dinilai sejalan dengan hukum Islam.

Actions (login required)

View Item